ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERIKAT PEKERJA NASIONAL
DOWNLOAD AD/ART SPN

HASIL KONGRES V SURAKARTA

AMANDEMEN MAJENAS I YOGYAKARTA

DIPERBANYAK OLEH

DPD SPN JAWA TENGAH

ANGGARAN DASAR

M U K A D I M A H

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita - cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan Indonesia.

Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunan ekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.

Bahwa dengan didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN)

Bahwa kemudian dari pada itu untuk menjadikan Serikat Pekerja Nasional sebagai organisasi yang bebas, mandiri, demokratis, profesional, bertanggungjawab, yang melindungi hak dan kepentingan, serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan tanggungjawab serta produktifitas kerja pada anggota, maka disusunlah dasar perjuangan organisasi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja Nasional.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Istilah-istilah yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini, mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja Nasional adalah Gabungan dari Serikat Pekerja/Basis yang bergerak dalam sektor industri, perdagangan dan jasa, baik formal maupun informal.

2. Serikat Pekerja /Basis adalah unit kerja pada sektor formal maupun informal yang merupakan afiliasi SPN dalam menjalankan organisasinya berdasarkan AD/ART SPN.

3. Perwakilan Anggota (PA) adalah perangkat Serikat Pekerja pada tingkat perusahaan yang bertindak sebagai perwakilan yang ada di setiap bagian/unit/department tempat pekerjaan.

4. Anggota adalah setiap orang yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa baik formal maupun informal yang memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

5. Afiliasi adalah penggabungan Serikat Pekerja Nasional kepada organisasi lain baik tingkat nasional maupun internasional yang visi dan misi perjuangannya searah dengan Serikat Pekerja Nasional.

6. Kepemimpinan kolektif adalah kebersamaan di dalam pengambilan keputusan dan atau pertanggungjawaban organisasi.

7. Delegasi adalah utusan dari unsur perangkat SPN yan mempunyai hak suara,berbicara, mengeluarkan pendapat, menyampaikan usulan dan menyokong usulan perubahan, perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan ketetapan-ketetapan, utusan yang berhak mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai AD/ART.

8. Peninjau adalah utusan dan unsur perangkat SPN yang berhak mengikuti acara dan tidak mempunyai hak seperti delegasi yang jumlahnya tidak lebih dari 10 %.

Pasal 2

N a m a

Nama dari perserikatan ini, adalah Serikat Pekerja Nasional, disingkat (SPN)

Pasal 3

Bentuk

Bentuk Organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah Federasi yang merupakan Gabungan dari Serikat Pekerja yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa baik formal maupun informal.

Pasal 4

Tanggal Berdiri

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang dideklarasikan pada tanggal 6 Juni 2003 di Yogyakarta, adalah kelanjutan dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (F.SPTSK) yang merupakan penggabungan antara Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK), yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

Jenjang Organisasi dan Tempat Kedudukan

Jenjang organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) , terdiri dari :

1. Pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional disingkat DPP SPN, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta.

2. Pada tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional disingkat DPD SPN, berkedudukan di ibukota propinsi.

3. Pada Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional disingkat DPC SPN, berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.

4. Pada tingkat perusahaan/basis disebut Pimpinan Serikat Pekerja disingkat PSP, yang berkedudukan di tingkat perusahaan .

Pasal 6

Lambang dan Bendera

1. Lambang Serikat Pekerja Nasional bermakna sebagai symbol pemersatu pekerja Indonesia yang bekerja pada sektor industri perdagangan dan jasa.

2. Bendera Serikat Pekerja Nasional yang juga sebagai panji /pataka mengunakan warna biru muda dengan berlogo dan bertuliskan SPN warna putih terletak di tengah tengah.

3. Penjelasan mengenai warna daripada lambang, bendera dan logo diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

I k r a r

Untuk memberikan dorongan semangat dan tekad membangun gerakan solidaritas yang kokoh, maka anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) berikrar sebagai berikut :

1. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta setia dan taat menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan persahabatan demi terciptanya kesejahteraan bersama.

4. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjunjung tinggi azas demokrasi, kemandirian dan bertanggung jawab.

5. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad mengembangkan kemitraan, hubungan industrial yang berlandaskan keadilan.

Pasal 8

Mars SPN

1. Mars SPN merupakan lagu wajib organisasi yang mengandung makna semangat perjuangan dan pergerakan Serikat Pekerja.

2. Mars SPN Wajib dinyanyikan dalam setiap Forum Resmi Organisasi.

Pasal 9

Sumpah/Janji Pimpinan

1. Setiap pengurus wajib mengangkat sumpah / janji dalam setiap pelantikan.

2. Naskah Sumpah/Janji Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

DASAR PERSERIKATAN DAN WILAYAH HUKUM

Pasal 10

Azas

Serikat Pekerja Nasional (SPN) berazaskan Pancasila.

Pasal 11

Landasan

1. Landasan Konstitusi Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah Undang-Undang Dasar 1945.

2. Landasan Operasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketetapan – ketetapan Kongres.

Pasal 12

Sifat

Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional, serta bertanggungjawab.

Pasal 13

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Serikat Pekerja Nasional (SPN) berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres.

Pasal 14

Wilayah Hukum

Wilayah hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN) berlaku untuk pekerja yang bekerja dalam bidang Industri, Perdagangan dan Jasa, baik formal maupun informal dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III

T U J U A N

Pasal 15

1. Tujuan utama Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah mempersatukan dan menggalang solidaritas pekerja Indonesia untuk mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan.

2. Tujuan operasional Serikat Pekerja Nasional adalah :

a. Memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.

b. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan.

c. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan.

d. Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja bersama.

e. Memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan kaum pekerja.

f. Memberikan bantuan , dorongan , bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam memperkuat gerakan serikat pekerja dan hak berunding bersama.

g. Meningkatkan dan mempererat kerja sama nasional dan internasional untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian organisasi.

h. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan usaha ekonomi seperti koperasi , usaha bersama, yayasan , dan usaha lain yang sah.

i. Memberikan informasi kepada para anggota mengenai masalah yang berhubungan dengan ekonomi , sosial politik , dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 16

Persyaratan

1. Setiap orang yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa baik formal maupun informal dalam wilayah hukum Republik Indonesia berhak dan dapat menjadi anggota.

2. Keanggotaan Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak memandang ras, agama atau keyakinan, suku bangsa, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan status pekerjaan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam ART.

Pasal 17

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota :

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan, keputusan dan kewajiban organisasi yang dikeluarkan oleh SPN.

b. Menjunjung tinggi nama baik organisasi.

c. Berani menentang setiap usaha dan tindakan dari siapa saja yang akan merugikan kepentingan organisasi dan anggota.

d. Bicara langsung atau melalui perwakilan yang sah, selalu berusaha menghadiri semua rapat yang diadakan oleh organisasi.

e. Memberitahu kepada Pimpinan Serikat Pekerja setempat apabila ada perubahan alamat.

f. Membayar uang pangkal pada saat pendaftaran dan pembayaran iuran bulanan, serta membayar kewajiban kewajiban lain yang ditetapkan oleh SPN.

g. Tidak boleh menjadi anggota serikat pekerja lain selain SPN.

2. Hak anggota :

a. Memberikan suara;

b. Bicara dan mengeluarkan pendapat;

c. Mencalonkan , dicalonkan , memilih dan dipilih;

d. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi;

e. Secara langsung atau melalui wakilnya yang sah , mengusulkan dan mendukung usulan perubahan terhadap kebijaksanaan organisasi di dalam forum kongres dan atau rapat;

f. Secara langsung atau melalui wakil yang sah ,menilai kebijaksanaan pimpinan pada forum kongres, KONFERDA, KONFERCAB, KONFERTA dan atau rapat-RAPAT ORGANISASI *);

g. Secara langsung atau melalui wakil yang sah mengikuti kegiatan kegiatan organisasi;

h. Mendapat bimbingan , pendidikan , perlindungan dan pembelaan dari organisasi;

i. Membela diri;

j. Mendapat Kartu Tanda Anggota ( KTA ) yang dikeluarkan oleh organisasi.

Pasal 18

Aturan Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal 1% (satu persen) dari upah sebulan pada waktu pendaftaran.

2. Setiap anggota wajib membayar iuran minimal 0,5% (setengah persen) per bulan dari ketentuan upah minimum setempat.

3. Uang iuran anggota dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.

4. Aturan pelaksanaan uang pangkal dan uang iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

BADAN ORGANISASI

Pasal 19

Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, yaitu

1. Badan Legislatif

a. Kongres;

b. Majelis Nasional;

c. Konferensi Daerah;

d. Konferensi Cabang;

e. Konferensi Anggota.

2. Badan Eksekutif terdiri dari :

a. DPP (Dewan Pimpinan Pusat);

b. DPD (Dewan Pimpinan Daerah);

c. DPC (Dewan Pimpinan Cabang);

d. PSP (Pimpinan Serikat Pekerja).

BAB VI

BADAN LEGISLATIF

Pasal 20

K o n g r e s

1. Kongres merupakan badan tertinggi organisasi dan secara penuh memegang serta melaksanakan kedaulatan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN).

2. Kongres sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang dan kekuatan penuh untuk :

a. Menilai Laporan pertanggungjawaban DPP SPN;

b. Menetapkan program kerja Nasional;

c. Menetapkan pedoman keuangan organisasi;

d. Menetapkan Keputusan – Keputusan penting Organisasi;

e. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART dan perubahan/ amandemen AD/ART yang telah diputuskan oleh Sidang Majelis Nasional;

f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan pengurus DPP.

3. Kongres Serikat Pekerja Nasional (SPN) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kongres diatur dalam ART.

Pasal 21

Majelis Nasional ( MAJENAS )

1. Sidang Majelis Nasional diadakan setahun sekali.

2. Majelis Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Mengevaluasi dan menilai atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi;

b. Menilai dan memusyawarahkan pembelaan diri pejabat Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang diskorsing atau dipecat sementara, dan untuk selanjutnya menetapkan keputusan mengikat dalam bentuk rehabilitasi atau pemecatan selamanya kepada yang bersangkutan;

c. Menetapkan kepanitiaan dan Rancangan tata tertib kongres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kongres dilaksanakan;

d. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan organisasi pekerja dan atau kebutuhan organisasi, atas persetujuan 2/3 dari jumlah delegasi yang hadir dalam Majenas dan selanjutnya dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam kongres;*)

e. Menetapkan adanya Kongres Luar Biasa.

3. Peserta Sidang Majelis Nasional terdiri dari :

a. DPP SPN;

b. DPD SPN;

c. Delegasi dari DPC SPN;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Nasional diatur dalam ART.

Pasal 22

Kongres Luar Biasa

1. Kongres luar biasa ( KLB ) SPN dapat diselenggarakan , apabila :

a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota seluruh Indonesia untuk diajukan kepada Sidang Majelis Nasional;

b. Jumlah Pengurus DPP SPN tinggal 5 (lima) orang.

2. Keputusan tentang pelaksanaan KLB ditetapkan dalam Sidang Majelis Nasional.

3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KLB diadakan, DPP SPN harus mengumumkan dimana dan kapan KLB diadakan.

4. Ketentuan mengenai Kongres Luar Biasa adalah sama dengan KONGRES.

Pasal 23

Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah (KONFERDA) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di tingkat wilayah Propinsi yang berwenang untuk :

a. Menilai Laporan pertanggung jawaban DPD SPN di tingkat Daerah;

b. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program kerja nasional sesuai dengan kondisi obyektif pada daerah yang bersangkutan;

c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus DPD SPN .

2. KONFERDA diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang KONFERDA diatur dalam ART.

Pasal 24

Konferensi Daerah Luar Biasa

1. Konferda luar biasa (KONFERDALUB) SPN dapat diselenggarakan , apabila :

a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota di daerah Propinsi tersebut yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;

b. Jumlah Pengurus DPD SPN tinggal 3 (tiga) orang.

2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERDALUB ditetapkan dalam RAKORDA.

3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDALUB diadakan, DPD sudah mengumumkan dimana dan kapan KONFERDALUB akan diadakan.

4. Ketentuan mengenai KONFERDALUB adalah sama dengan Konferda.

Pasal 25

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang (KONFERCAB) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional (SPN) ditingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk :

a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC SPN;

b. Menetapkan skala prioritas program kerja sesuai dengan kondisi obyektif cabang yang bersangkutan;

c. Memilih ketua dan pengurus DPC SPN.

2. KONFERCAB dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai KONFERCAB, diatur dalam ART.

Pasal 26

Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa (KONFERCABLUB) dapat diselenggarakan apabila :

a. Adanya Resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota didaerah Kabupaten/Kota yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;

b. Jumlah Pengurus DPC SPN tinggal 3 (tiga) orang.

2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERCABLUB ditetapkan dalam Sidang Rakorcab.

3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERCABLUB diadakan, DPC sudah mengumumkan dimana dan kapan KONFERCABLUB diadakan.

4. Ketentuan mengenai KONFERCABLUB sama dengan Konfercab.

Pasal 27

Konferensi Anggota

1. Konferensi Anggota (KONFERTA) adalah badan permusyawaratan Pimpinan Serikat Pekerja di tingkat perusahaan yang berwenang untuk :

a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban PSP;

b. Membuat program kerja sesuai dengan kondisi obyektif di tingkat perusahaan;

c. Memilih Ketua dan pengurus Serikat Pekerja di tingkat perusahaan/Basis.

2. KONFERTA diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenahi KONFERTA diatur dalam ART.

Pasal 28

Konferensi Anggota Luar Biasa

1. Konferensi anggota Luar Biasa (KONFERTALUB) dapat diselenggarakan apabila :

a. adanya resolusi dari mayoritas anggota setempat yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang SPN setempat;

b. Jumlah kepengurusan PSP tinggal 2 (dua) orang.

2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERTABLUB ditetapkan oleh DPC SPN setempat dengan Surat Keputusan.

3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Konfertalub diadakan, Pengurus PSP harus sudah mengumumkan kepada anggotanya kapan dan dimana Konfertalub dilaksanakan.

4. Ketentuan mengenai KONFERTALUB sama dengan Konferta.

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF

Pasal 29

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada kongres.

2. Komposisi personalia DPP SPN terdiri dari.

a. Ketua Umum;

b. Beberapa orang Ketua;

c. Sekretaris Umum;

d. Beberapa orang Sekretaris.

3. Komposisi personalia DPP SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPP.

4. Wewenang dan tugas DPP diatur dalam ART.

Pasal 30

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja nasional di wilayah propinsi.

2. Komposisi dan personalia DPD SPN terdiri dari :

a. Seorang ketua;

b. Beberapa orang wakil ketua;

c. Seorang sekretaris;

d. Beberapa orang wakil sekretaris.

3 Komposisi personalia DPD SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPD.

4 Wewenang dan tugas DPD diatur dalam ART.

Pasal 31

Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana SPN yang berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja nasional di daerah Kabupaten/Kota.

2. Komposisi dan personalia DPC SPN terdiri dari :

a. Seorang ketua;

b. Beberapa orang wakil ketua;

c. Seorang Sekretaris;

d. Beberapa orang wakil sekretaris.

3. Komposisi personalia DPC SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPC.

4. Wewenang dan tugas DPC diatur dalam ART.

Pasal 32

Pimpinan Serikat Pekerja

1. Pimpinan Serikat Pekerja (PSP/Basis) adalah Serikat Pekerja pada tingkat perusahaan/basis yang merupakan afiliasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), dalam menjalankan organisasinya berdasarkan AD/ART.

2. Komposisi dan personalia Pimpinan Serikat Pekerja (PSP/Basis) terdiri dari :

a. Seorang ketua;

b. Beberapa orang wakil ketua;

c. Seorang sekretaris;

d. Beberapa orang wakil sekretaris.

3. Komposisi personalia PSP/Basis SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus PSP/Basis.

4. Pimpinan SP dilengkapi dengan Perwakilan Anggota yang dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan SP setempat.

5. Wewenang dan Tugas PSP diatur dalam ART.

Pasal 33

Perwakilan Anggota

1. Perwakilan Anggota merupakan kelengkapan PSP yang berfungsi :

a. Sebagai Penyampai aspirasi anggota kepada pengurus PSP setempat;

b. Menangani keluh-kesah anggota;

c. Ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan PSP;

d. Meneruskan hasil-hasil keputusan rapat pengurus PSP.

2. Perwakilan anggota dipilih langsung secara demokratis oleh para anggota di tiap bagian/seksi/divisi/departemen dalam perusahaan/basis tersebut.

3. Jumlah perwakilan anggota disesuaikan menurut kebutuhan.

BAB VIII

RANGKAP JABATAN

Pasal 34*)

1. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif pada tingkat PSP dapat merangkap jabatan hanya pada tingkat DPC.

2. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPC dilarang merangkap jabatan pada tingkat DPD dan DPP.

3. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPD SPN dilarang merangkap jabatan pada tingkat DPP, DPC dan PSP.

4. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPP SPN dilarang merangkap jabatan pada tingkat DPD, DPC dan PSP

5. Setiap anggota atau Pengurus SPN di semua tingkatan dilarang menjadi anggota/pengurus pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain dan afiliasinya.

BAB IX

RAPAT–RAPAT BADAN EKSEKUTIF

Pasal 35

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat Serikat Pekerja Nasional di tingkat Pusat yang berwenang untuk :

a. Mengevaluasi kegiatan program kerja nasional selama 1 (satu) tahun;

b. Merencanakan dan menetapkan program kerja nasional 1 (satu) tahun kedepan;

c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.

2. RAKERNAS diadakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali.

3. Peserta RAKERNAS adalah para pengurus DPP, DPD dan DPC.

4. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN.

Pasal 36

Rapat Koordinasi Nasional

1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri oleh pengurus DPP SPN, para ketua dan Sekretaris DPD SPN seluruh Indonesia yang diberi mandat.

2. Pelaksanaan RAKORNAS disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

3. RAKORNAS diselenggarakan oleh DPP SPN.

Pasal 37

Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Propinsi yang berwenang untuk :

a. Mengevaluasi kegiatan program kerja wilayah selama 1 (satu) tahun;

b. Merencanakan dan menetapkan program kerja wilayah 1 (satu) tahun kedepan;

c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.

2. RAKERDA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKERNAS.

3. Peserta RAKERDA adalah Pengurus DPD SPN dan DPC SPN.

4. RAKERDA menghadirkan DPP sebagai narasumber.

5. RAKERDA diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD SPN.

Pasal 38

Rapat Koordinasi Daerah

1. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dihadiri oleh pengurus DPD SPN, para ketua dan Sekretaris DPC SPN yang diberi mandat di daerah tersebut.

2. Pelaksanaan Rakorda oleh DPD SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 39

Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk :

a. Mengevaluasi kegiatan program kerja cabang selama 1 (satu) tahun;

b. Merencanakan dan menetapkan program kerja cabang 1 (satu) tahun kedepan;

c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.

2. RAKERCAB diadakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali sebelum RAKERDA.

3. Peserta Rakercab adalah pengurus DPC SPN dan PSP.

4. RAKERCAB menghadirkan DPD sebagai narasumber.

5. RAKERCAB diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC SPN.

Pasal 40

Rapat Koordinasi Cabang

1. Rapat koordinasi cabang (RAKORCAB) dihadiri oleh pengurus DPC dan para Ketua dan Sekretaris SP yang diberi mandat.

2. Pelaksanaan RAKORCAB oleh DPC SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 41

Rapat Kerja Anggota

1. Rapat Kerja Anggota (RAKERTA) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Perusahaan yang berwenang untuk :

a. Mengevaluasi kegiatan program kerja SP selama 1 (satu) tahun;

b. Merencanakan dan menetapkan program kerja SP 1 (satu) tahun kedepan;

c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun kedepan.

2. RAKERTA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum dilaksanakan RAKERCAB.

3. Peserta RAKERTA adalah Pimpinan SP dan perwakilan anggota.

4. RAKERTA menghadirkan DPC sebagai narasumber.

5. RAKERTA diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan SP setempat.

Pasal 42

Rapat Koordinasi Anggota (RAKORTA)

1. Rapat koordinasi Anggota (RAKORTA) dihadiri oleh pengurus PSP dan Perwakilan Anggota (PA).

2. Pelaksanaan RAKORTA oleh PSP SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

BAB X

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA

Pasal 43

Pembentukan Serikat Pekerja

1. Pembentukan Serikat Pekerja tingkat perusahaan/basis dilakukan oleh sedikitnya 10 (sepuluh) orang pekerja pada satu perusahaan/basis.

2. Pembentukan serikat pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh DPC setempat atau oleh DPD bilamana di daerah tersebut belum terbentuk atau tidak terdapat DPC SPN.

3. Pembentukan serikat pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara demokratis.

Pasal 44

Pembubaran Serikat Pekerja

1. Dalam hal suatu perusahaan tutup atau pailit, maka Serikat Pekerja tingkat perusahaan/basis dapat dibubarkan setelah hak dan kewajiban anggota dinyatakan selesai.

2. Pernyataan pembubaran Serikat Pekerja dinyatakan dalam surat keputusan DPC, setelah melakukan koordinasi dengan DPD. Jika disuatu kabupaten atau kota belum atau tidak terdapat DPC maka dilakukan oleh DPD.

3. Pembubaran Serikat Pekerja oleh DPC dan atau DPD dipertanggungjawabkan dalam KONFERCAB dan atau KONFERDA.

BAB XI

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT SPN

Pasal 45

Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC SPN) :

a. DPC SPN dapat dibentuk jika memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 3 ( tiga ) serikat pekerja di suatu Kabupaten / Kota;

b. Pembentukan DPC Kabupaten / Kota yang merupakan Daerah Otonom adalah wajib dan dilakukan oleh DPD Propinsi setempat;

c. Bilamana di daerah tersebut belum atau tidak terdapat DPD SPN maka pembentukannya dilakukan oleh DPP SPN;

d. Pembentukan DPC sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c dilaksanakan secara demokratis.

2. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN :

a. DPD atau DPP SPN dapat membubarkan DPC, jika dalam Kabupaten/Kota tidak lagi mencapai 3 (Tiga) Serikat Pekerja;

b. Pelayanan kepada Serikat Pekerja beserta anggotanya dilaksanakan oleh DPD SPN atau DPC setempat;

c. Pernyataan pembubaran DPC dinyatakan dalam surat keputusan DPD, setelah mendapat rekomendasi dari DPP SPN;

d. Pembubaran DPC dipertanggungjawabkan oleh DPD dalam Konferda.

Pasal 46

Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN :

a. DPD dapat dibentuk jika di suatu propinsi terdapat sedikit-dikitnya 3 (Tiga) DPC SPN;

b. Pembentukan DPD sebagaimana dimaksud huruf (a), dilakukan oleh DPP SPN dan dilaksanakan secara demokratis.

2. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah :

a. DPP dapat membubarkan DPD jika di suatu propinsi tidak lagi terdapat 3 (tiga) DPC SPN;

b. Pelayanan kepada DPC dimana DPD itu dibubarkan dilakukan oleh DPP SPN;

c. Pernyataan pembubaran DPD SPN dinyatakan dalam surat keputusan DPP SPN dan disampaikan kepada perangkat organisasi dan instansi terkait;

d. Pembubaran DPD oleh DPP dipertanggungjawabkan di dalam Kongres;

e. Dalam hal pelayanan terhadap DPC dan SP yang telah dibubarkan DPD-nya maka DPP menugaskan personal sebagai perwakilan.

BAB XII

KETENTUAN MENJADI PENGURUS BADAN EKSEKUTIF

Pasal 47

Ketentuan Menjadi Pengurus DPP

1. Ketua umum dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam kongres.

2. Kelengkapan komposisi personalia DPP disusun Ketua Umum terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam kongres.

3. Ketua Umum dan pengurus DPP ditetapkan dan dilantik di dalam kongres.

4. Ketua Umum yang tidak terpilih kembali menjadi ketua umum, dapat dipilih menjadi pengurus lainnya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua Umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 48

Ketentuan Menjadi Pengurus DPD dan DPC

1. Ketua DPD/DPC SPN dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Konferda/Konfercab.

2. Kelengkapan komposisi personalia DPD/DPC SPN disusun oleh ketua terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam Konferda/Konfercab.

3. Ketua dan pengurus DPD/DPC ditetapkan dan dilantik di dalam Konferda/Konfercab.

4. Ketua yang tidak terpilih kembali menjadi ketua, dapat dipilih menjadi pengurus lainnya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua DPD/DPC SPN diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

Ketentuan Menjadi Pengurus Serikat Pekerja

1. Ketua dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Konferta.

2. Kelengkapan komposisi personalia pengurus Serikat Pekerja disusun ketua terpilih selaku ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan didalam Konferta.

3. Ketua dan pengurus SP ditetapkan dan dilantik di dalam konferta oleh DPC SPN.

4. Ketua yang tidak terpilih kembali menjadi ketua, dapat dipilih menjadi pengurus lainnya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua SP diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

AFILIASI DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 50

1. Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat berhak membentuk, bergabung/mengundurkan diri dalam suatu afiliasi baik nasional maupun internasional setelah minimal mendapat persetujuan Sidang Majelis Nasional yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kongres.

2. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan serikat pekerja dan atau badan perburuhan Nasional maupun Internatioanal lainnya dalam rangka menggalang dan meningkatkan solidaritas pekerja sedunia.

3. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap masalah perburuhan.

BAB XIV

PERSELISIHAN DAN PEMOGOKAN

Pasal 51

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan antara anggota dengan perusahaan, maka anggota yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PSP.

2. Selama masa proses penyelesaian masalah, maka anggota dan PSP harus selalu melakukan koordinasi dengan perangkat di atasnya.

3. Apabila terjadi perselisihan antar-serikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 21 tahun 2000, maka penyelesaiannya dikoordinasikan dengan perangkat satu tingkat di atasnya.

Pasal 52

Pemberitahuan Dan Tindakan Pemogokan

1. Sebelum Serikat Pekerja melakukan pemogokan akibat perselisihan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, maka PSP harus melaporkan dan berkoordinasi dengan perangkat organisasi di atasnya.

2. Tindakan pemogokan yang dilakukan oleh PSP dan anggotanya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang- undangan yang berlaku.

3. Tindakan mogok di luar akibat perselisihan ketenagakerjaan ditetapkan organisasi melalui rapat koordinasi.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 53

Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Serikat Pekerja Nasional didapat dari :

a. Uang pangkal anggota;

b. Iuran Anggota;

c. Pembuatan KTA;

d. Kontribusi dari usaha Koperasi;

e. Kontribusi anggota dari jabatan yang didukung oleh organisasi;

f. Usaha-usaha ekonomi;

g. Bantuan dari solidaritas serikat pekerja/serikat buruh international;

h. Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

i. Solidaritas dari pekerja/anggota;

j. Uang Konsolidasi Organisasi.

Pasal 54

Laporan Keuangan

Setiap perangkat Serikat Pekerja Nasional (PSP, DPC, DPD dan DPP) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh perangkat dibawah dan diatasnya, sebagai berikut :

1. Pengurus SP melaporkan kepada anggota (melalui papan pengumuman selama 30 (tigapuluh) hari), dan kepada DPC, DPD dan DPP SPN.

2. DPC melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP , DPD dan DPP SPN.

3. DPD melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP, DPC dan DPP SPN.

4. DPP melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP, DPC dan DPD SPN.

Pasal 55

Kontrol dan Pemeriksaan Keuangan

Setiap Anggota SPN berhak melakukan kontrol dan pemeriksaan keuangan organisasi setiap waktu tanpa boleh dihalang-halangi oleh siapapun, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak merusak serta menghilangkan data atau bukti-bukti keuangan.

BAB XVI

HARTA MILIK ORGANISASI

Pasal 56

Pengambilalihan Harta Milik Organisasi

1. Dalam hal keberadaan serikat pekerja, DPC dan DPD tercabut atau dibubarkan, maka segala atribut dan hak milik organisasi diambil-alih oleh perangkat satu tingkat di atasnya dan selanjutnya dilaporkan kepada DPP SPN.

2. Penarikan, pemindahan atau pemakaian harta organisasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), maka merupakan pelanggaran terhadap AD/ART dan dapat dikenakan sangsi organisasi dalam bentuk penonaktifan sebagai pengurus.

3. Kepada perangkat yang lebih atas dapat menunjuk pejabat sementara, untuk mengganti kekosongan jabatan tersebut.

BAB XVII

SANGSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI

Pasal 57

Tindakan Indisipliner

1. Setiap anggota dan pejabat organisasi dapat dikenakan sangsi organisasi karena terbukti :*)

a. Melanggar suatu ketentuan dalam AD/ART atau peraturan organisasi;

b. Pejabat tidak pernah aktif sama sekali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

c. Tidak mentaati perintah atau keputusan organisasi;

d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;

e. Menyalahgunakan, atau menahan harta benda milik anggota atau SPN untuk kepentingan pribadi;

f. Merangkap keanggotaan, jabatan atau kedudukan dalam organisasi pekerja selain SPN;

g. Menyalahgunakan hak milik dan atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sangsi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 58

Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri suatu upaya hukum diberikan kepada anggota seluas-luasnya menurut prosedur hukum dan mekanisme organisasi.

2. Sangsi organisasi dan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB XVIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 59

Makna Lambang, Bendera dan Logo

Arti dan makna warna pada Lambang, Bendera dan Logo adalah sebagai berikut :

1. Warna biru muda pada bendera/panji/pataka adalah melambangkan keadilan.

2. Warna putih pada tulisan logo adalah melambangkan profesionalisme.

3. Warna hitam pada tulisan Serikat Pekerja Nasional adalah melambangkan ketegasan.

Pasal 60

SUMPAH/JANJI PIMPINAN SPN

”Demi Allah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam).

“Demi Tuhan saya berjanji” (bagi yang beragama lain).

Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya.

Berbakti pada Organisasi Serikat Pekerja Nasional; dan saya akan berusaha mempromosikan kepentingan anggota, Pekerja/Buruh dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Republik Indonesia.

“Demikianlah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam).

“Demikianlah saya berjanji” (bagi yang beragama lain).

BAB XIX

KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN

Pasal 61

Permohonan Menjadi Anggota

1. Untuk menjadi anggota SPN, seorang pekerja mengajukan permohonan dan membuat pernyataan kepada Serikat Pekerja/PSP tingkat perusahaan setempat.

2. Dalam hal di suatu perusahaan belum terbentuk Serikat Pekerja, permohonan diajukan kepada DPC SPN Kabupaten/Kota setempat.

3. Dalam hal di suatu wilayah belum/tidak terdapat DPC, permohonan diajukan kepada DPC terdekat atau kepada DPD SPN Propinsi sertempat.

4. Semua pemohon harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan pernyataan yang disediakan oleh Serikat Pekerja/PSP atau DPC/DPD SPN.

Pasal 62

Tanggal Berlaku dan Berakhir Keanggotaan

1. Seorang pekerja dinyatakan sebagai anggota SPN pada tanggal permohonan keanggotaannya disetujui oleh Serikat Pekerja Nasional setempat atau DPC SPN.

2. Keanggotaan dinyatakan berakhir apabila : anggota mengundurkan diri sendiri, meninggal dunia dan diberhentikan oleh organisasi berdasarkan AD/ART atau Peraturan Organisasi.

Pasal 63

Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan

1. Setiap anggota dapat mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri kepada Serikat Pekerja / PSP atau kepada DPC SPN setempat.

2. Tanda bukti pengunduran diri dapat diterbitkan oleh Serikat Pekerja / PSP atau DPC SPN setelah anggota menyerahkan kartu keanggotaannya.

3. Bagi anggota yang telah menerima tanda bukti pengunduran diri, tidak lagi mempunyai hak-hak keanggotaan.

4. Anggota yang mengundurkan diri, jika memenuhi syarat, dapat mengajukan permintaan untuk diterima kembali sesuai keputusan organisasi.

5. Anggota yang mengajukan permintaan untuk diterima kembali akan dianggap sebagai pemohon anggota baru.

6. Anggota yang telah keluar dari pekerjaannya.

Pasal 64

Ketentuan Khusus Mengenai Keanggotaan

1. Setiap pekerja tidak dapat diterima menjadi anggota SPN apabila ia berstatus sebagai pemberi kerja atau dalam tugasnya bertindak atas nama pemberi kerja yang mempunyai wewenang untuk mempekerjakan dan memberhentikan pekerja.

2. Jika anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas meninggalkan kegiatannya itu dan ingin bergabung kembali di SPN, ia akan dianggap sebagai pemohon baru.

3. Setiap anggotayang tidak bekerja lagi di suatu perusahaan tetapi ia masih aktif sebagai pengurus SPN, maka ia tetap diakui sebagai anggota SPN.

4. Setiap anggotadapat dikenakan sangsi apabila ia menunggak membayar iuran bulanan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut – turut.

5. Setiap anggota secara otomatis dikeluarkan dari kenggotaan SPN apabila ia menunggak membayar iuran lebih dari 6 (enam) bulan berturut - turut.

6. Setiap anggota yang secara otomatis dikeluarkan karena tidak membayar iuran tetap, dapat diterima kembali bila disetujui oleh rapat PSP setempat atau DPC SPN, dengan persyaratan harus melunasi semua uang iuran dan tagihan lain yang terhutang pada waktu ia dikeluarkan.

7. Setiap anggota yang telah diskorsing atau, dikeluarkan dari keanggotaan setelah diperiksa oleh SPN, atau setelah mengundurkan diri dari keanggotaan menjadi seorang pemberi kerja, atau ia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip serikat pekerja, tidak akan diterima kembali sebagai anggota.

Pasal 64a*)

Status keanggotaan dalam tugas negara

1. Setiap anggota SPN yang oleh karena fasilitas organisasi menjalankan tugas negara maka status keanggotaannya tetap diakui dan yang bersangkutan wajib melaksanakan kewajibannya kepada organisasi.

2. Setiap Anggota SPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memberikan kontribusi kepada organisasi yang ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi

Pasal 65

Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota (KTA) SPN diberikan kepada setiap anggota dan pengurus*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KTA SPN, adalah sebagai tanda pengenal dan tanda adanya hak dan kewajiban anggota;

2. Pencetakan, permohonan dan pendistribusian KTA SPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

3. Masa berlaku KTA ditetapkan selama 5 (lima) tahun dari sejak KTA tersebut diterbitkan*)

4. KTA SPN dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam hal :

a. Anggota meninggal dunia;

b. Anggota mengundurkan diri;

c. Atau diberhentikan dari keanggotaan.

5. KTA SPN yang dikeluarkan oleh DPC atau DPD harus diusahakan agar dapat memberikan keuntungan ganda bagi para anggota, seperti : kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan asuransi, potongan harga, dan lain-lain.

*) Pasal 65a

Kartu Tanda Pengurus

1. Setiap anggota SPN baik yang dipilih atau diangkat menjadi pengurus berhak mendapatkan Kartu Tanda Pengurus

2. Kartu Tanda Pengurus dikeluarkan oleh perangkat yang mengeluarkan surat keputusan atas jabatan organisasi tersebut

3. Masa berlaku Kartu Tanda Pengurus selama periode kepengurusan

BAB XX

KETENTUAN MENGENAI KONGRES

Pasal 66

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Kongres

1. Kongres dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja /PSP, DPC, DPD dan DPP SPN dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah Delegasi dari setiap Serikat Pekerja/PSP ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar*) yaitu :

1) sampai dengan 3.000, berhak diwakili oleh 2 (dua) orang delegasi;

2) setiap kelipatan sampai dengan 3000, berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang Delegasi.

b. Jumlah delegasi dari setiap DPC dan / atau DPD yang tidak mempunyai perangkat DPC ditetapkan berdasarkan jumlah Serikat Pekerja / PSP yang taat mendistribusikan iuran anggota keseluruhan perangkat, yaitu :

1) Sampai dengan 10 (sepuluh) Serikat Pekerja/PSP, berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang Delegasi;

2) Setiap kelipatan sampai dengan 10 Serikat Pekerja / PSP, berhak mendapatkan tambahan 1 (satu) orang Delegasi.

c. Jumlah Delegasi dari setiap DPD ditetapkan berdasarkan jumlah DPC, yaitu :

1) sampai dengan 10 (sepuluh) DPC, berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang Delegasi;

2) Setiap kelipatan sampai dengan 10 DPC, berhak mendapt tambahan 1 (satu) orang Delegasi.

d. Ketua Umum dan pengurus DPP lainnya adalah Delegasi yang berhak dan wajib hadir sebagai delegasi karena jabatannya.

2. Setiap orang berhak menjadi delegasi dalam kongres, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;

b. Ditentukan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu di perangkat organisasi masing – masing, yang kemudian mendapat surat tugas / mandat dari perangkat organisasi setempat;

c. Perangkat organisasi yang mengirim Delegasi dalam Kongres, harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajiban kepada seluruh perangkat organisasi 1 (satu) bulan sebelum Kongres dilaksanakan.

3. Setiap perangkat (PSP/Basis, DPC dan DPD) yang dapat mengirimkan delegasi lebih dari 1 (satu) orang wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 %.

4. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan setiap perangkat organisasi harus mengirim kepada Panitia Kongres daftar lengkap seluruh delegasi.

5. Surat mandat delegasi dari setiap perangkat harus sudah diterima Panitia Kongres paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Kongres.

6. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan, DPP mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih delegasi ke Kongres.

Pasal 67

Resolusi Dalam Kongres

1. Resolusi tidak akan dipertimbangkan oleh Kongres kecuali telah diajukan sebelumnya kepada Ketua Umum paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pembukaan kongres.

2. Resolusi yang diajukan kemudian akan dipertimbangkan dengan persetujuan dua pertiga dari semua delegasi yang hadir dalam kongres.

3. Resolusi dapat disetujui dan diputuskan berdasarkan pemungutan suara dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) delegasi yang hadir dalam kongres untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Penambahan atau penghapusan peraturan;

b. Penggabungan dan atau pemecahan dari dan atau ke organisasi lebih tinggi;

c. Khusus penggabungan atau pembubaran SPN, diputuskan melalui pemungutan suara, dengan paling sedikit oleh ¾ (tiga perempat) delegasi yang hadir pada kongres;

d. Masuk atau menarik diri dari keanggotaan afiliasi;

e. Pembubaran suatu perangkat daerah dan /atau cabang;

f. Pemogokan nasional;

g. Pendakwaan terhadap seorang atau beberapa orang pejabat organisasi.

BAB XXI

KEPANITIAAN KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB DAN KONFERTA

Pasal 68

Kepanitiaan Kongres, Konferda, Konfercab dan Konferta

1. Panitia Kongres ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Kongres melalui RAKORNAS.

2. Panitia Konferda dan Konfercab ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Bulan melalui RAKORDA/ RAKORCAB.

3. Panitia Konferta ditetapkan paling lambat 2 (dua) Bulan melalui Rapat Pengurus PSP dengan Perwakilan Anggota.

4. Komposisi Panitia tersebut pada butir 1,2 dan 3 sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Beberapa orang wakil ketua;

c. Seorang Sekretaris;

d. Seorang Bendahara.

5. Persyaratan untuk menjadi Panitia adalah mereka yang secara tertulis menyatakan ketidak sediaannya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum / Ketua.

6. Tugas dan wewenang Panitia adalah :

a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kongres;

b. Mempersiapkan materi Sidang dan Rapat-rapat serta Rantap – Rantap Kongres/Konferda/Konfercab/Konferta sesuai dengan kebutuhan untuk itu.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepanitiaan terdiri dari :

a. Panitia Pelaksana (Organising Committee);

b. Panitia Perumus (Stering Committee).

8. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dilengkapi dengan seksi panitia sesuai kebutuhan yang tugasnya diatur melalui Keputusan Rapat Panitia.

BAB XXII

KETENTUAN MENJADI DELEGASI MAJELIS NASIONAL

Pasal 69

Sidang Majelis Nasional

1. Sidang Majelis nasional dihadiri oleh delegasi dari DPC Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan pada jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar*), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sampai dengan 10.000 orang anggota berhak mendapat 1 delegasi;

b. Setiap kelipatan sampai dengan 10.000 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.

2. Delegasi dari unsur DPD SPN : 2 (dua) orang.

3. Delegasi dari unsur DPC SPN : 1 (satu) orang.

4. Penetapan delegasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (a), (b) tersebut diatas dilakukan melalui Rakorcab setempat.

BAB XXIII

KETENTUAN MENGENAI KONFERDA, KONFERCAB DAN KONFERTA

Pasal 70

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah (KONFERDA) dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja tingkat Perusahaan PSP/Basis, DPC dan DPD SPN dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah Delegasi dari setiap Serikat Pekerja (PSP/Basis) ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar*), yaitu :

1) Sampai dengan 2.000, berhak diwakili oleh 2 (dua) orang delegasi;

2) Setiap kelipatan sampai dengan 2000 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.

b. Jumlah delegasi dari setiap DPC ditetapkan berdasarkan jumlah Serikat Pekerja yang taat mendistribusikan iuran anggota ke seluruh perangkat, yaitu :

1) sampai dengan 5 (lima) Serikat Pekerja (PSP/Basis), berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang delegasi;

2) Setiap kelipatan sampai dengan 5 (lima) Serikat Pekerja (PSP/Basis) berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi;

3) Setiap perangkat (PSP/Basis, DPC dan DPD) yang dapat mengirimkan delegasi lebih dari 1 orang wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 %.

2. Ketua dan pengurus DPD SPN adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya.

3. DPP SPN berhak hadir dalam KONFERDA sebagai Pengawas dan Nara Sumber.

4. Setiap orang berhak menjadi Delegasi dalam KONFERDA, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;

b. ditetapkan dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu oleh masing-masing perangkat sebelum pelaksanaan KONFERDA dengan mendapat surat tugas/ mandat dari perangkat setempat;

c. Perangkat organisasi yang mengirim Delegasi dalam KONFERDA harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPD SPN 1 (satu) bulan sebelum KONFERDA dilaksanakan.

5. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERDA dilaksanakan, DPD mengeluarkan surat pemberitahuan kepada DPC dan Serikat Pekerja (PSP/Basis) untuk mengirim delegasinya ke KONFERDA.

Pasal 71

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Cabang

Konferensi Cabang ( KONFERCAB ) dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Basis dan DPC SPN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah delegasi dari Serikat Pekerja/Basis ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar*) yaitu :

a. Sampai dengan 500 anggota, berhak diwakili oleh 2 (dua) orang delegasi;

b. Setiap kelipatan sampai dengan 500 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi;

c. Ketua dan pengurus DPC adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;

d. Setiap perangkat (PSP/Basis dan DPC) yang dapat mengirimkan delegasi lebih dari 1 orang wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 %;

e. DPD berhak hadir dalam KONFERCAB sebagai pengawas dan nara sumber.

2. Setiap orang berhak menjadi delegasi dalam KONFERCAB jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;

b. Ditetapkan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu oleh masing masing perangkat sebelum pelaksanaan KONFERCAB, dengan mendapat surat tugas/ mandat dari perangkat setempat;

c. Perangkat organisasi yang mengirim delegasi dalam KONFERCAB harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPC SPN, 1 (satu) bulan sebelum KONFERCAB dilaksanakan.

3. Sekurang kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum konfercab dilaksanakan DPC mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Serikat Pekerja (PSP/Basis) untuk memilih delegasinya ke KONFERCAB.

Pasal 72

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Anggota

1. Konfrensi Anggota ( KONFERTA) dihadiri oleh :

a. Seluruh anggota;

b. jika tidak memungkinkan dapat ditetapkan berdasarkan sistim perwakilan aggota sebagai delegasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya 5% – 10 % dari jumlah anggota;

c. Para Perwakilan Anggota (PA);

d. Perwakilan Anggota sebagaimana dimaksud pada point (c) mewakili Perempuan, minimal 30%;

e. Ketua dan para pengurus Serikat Pekerja (PSP/Basis) adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;

f. DPC berhak hadir dalam KONFERTA sebagai pengawas dan nara sumber.

2. Setiap anggotaberhak menjadi delegasi dalam KONFERTA jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota di Serikat Pekerja setempat;

b. Dipilih dengan surat pemilihan secara rahasia atau mendapat dukungan mayoritas secara tertulis dari para anggota pada setiap bagian/unit kerja/departemen masing masing sebelum pelaksanaan KONFERTA;

c. Anggota yang menjadi delegasi dalam KONFERTA harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajiban kepada Serikat Pekerja (PSP/Basis) 1 (satu) bulan sebelum KONFERTA.

3. Sekurang-kurangya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERTA dilaksanakan, Serikat Pekerja/Basis harus sudah mengumumkan secara tertulis kepada anggota untuk memilih delegasi dari setiap bagian/unit kerja/departemen yang bersangkutan.

BAB XXIV

HAK DELEGASI, PENINJAU, QUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 73

Hak Delegasi

Setiap delegasi yang hadir dalam KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA berhak :

1. Memberikan suara.

2. Berbicara mengeluarkan pendapat, menyampaikan usul dan menyokong usul perubahan perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan-rancangan ketetapan.

3. Mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART.

Pasal 74

Hak Peninjau

1. Dalam setiap forum resmi organisasi dimungkinkan hadirnya peninjau yang ditugaskan oleh perangkat organisasi dengan surat Tugas organisasi.

2. Hak Peninjau diatur sebagai berikut :

a. Peninjau berhak menghadiri sidang-sidang kongres, Konferda, Konfercab, Konferta.

b. Peninjau tidak menpunyai hak suara.

c. Peninjau tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 75

Quorum

KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA dinyatakan sah :

1. Apabila dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga ) delegasi yang berhak hadir.

2. Bilamana ternyata quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak tercapai maka kongres, konferda, konfercab, konferta dapat berlangsung terus dan sah jika disetujui oleh seluruh delegasi yang hadir.

Pasal 76

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA dilakukan dengan cara :

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila upaya mencapai mufakat melalui musyawarah tidak tercapai maka keputusan terakhir diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Keputusan yang diambil adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh delegasi yang hadir.

BAB XXV

TATA CARA PEMILIHAN BADAN EKSEKUTIF

Pasal 77

Persyaratan Umum

1. Setiap anggota atau pengurus SPN berhak menjadi pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPP, DPD, DPC, dan PSP SPN dengan syarat :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Tingkat PSP/Basis harus sudah terdaftar menjadi anggota minimal selama 6 (enam) bulan dan terbukti membayar iuran secara rutin kepada semua perangkat;

c. Tingkat DPP harus sudah menjadi anggota dan pernah menjadi pengurus SPN;*)

d. Tingkat DPD harus sudah menjadi anggota dan pernah menjadi pengurus SPN di wilayah provinsi setempat;*)

e. Tingkat DPC harus sudah menjadi anggota dan pengurus SPN di wilayah kabupaten/Kota setempat;*)

f. Memahami peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan;

g. Memiliki wawasan dan komitmen terhadap perjuangan pekerja;

h. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi;

i. Tidak menjadi anggota atau pengurus pada salah satu Serikat Pekerja atau Serikat Buruh lain.

2. Setiap anggota dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus Badan Eksekutif atau memangku jabatan yang sifatnya dipilih dan atau ditunjuk karena :

a. Terbukti bersalah karena pernah bekerja sebagai pengganti pekerja yang sedang mogok karena perintah organisasi;

b. Pernah dikeluarkan atau diskors berdasarkan keputusan organisasi kecuali bilamana hak - hak keanggotaannya telah direhabilitasi;

c. Terbukti melanggar AD/ART.

3. Setiap pengurus pada tingkat DPP, DPD, DPC dan PSP/Basis yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal ini maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur.

Pasal 78

Tata Cara Pengajuan Pencalonan Ketua Umum DPP

1. Setiap PSP berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai Ketua Umum DPP SPN dalam kongres dengan syarat :

a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ART;

b. Setiap daerah berhak mengajukan Bakal Calon Ketua Umum (BCKU) yang dipilih melalui rapat koordinasi Daerah khusus (Rakordasus);*)

c. Daftar nama pencalonan Ketua Umum DPP SPN harus sudah diajukan 30 hari sebelum berlangsungnya KONGRES kepada Panitia, yang selanjutnya bila memenuhi syarat untuk disahkan dalam KONGRES menjadi calon Ketua Umum;

d. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua Umum dan memenuhi, melaksanakan AD dan ART serta bersedia aktif penuh waktu;

e. Menyerahkan pas foto ukuran post card sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 79

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus DPP

1. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua umum.

2. Para calon ketua umum yang telah dinyatakan Sah oleh pimpinan Kongres, diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.

3. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat satu orang calon ketua umum.

4. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal ketua umum memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suara yang masuk, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu.

5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi dalam Kongres.

6. Ketua umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur.

7. Setiap calon Ketua Umum yang tidak terpilih menjadi Ketua Umum tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus selain Ketua Umum.

8. Pengurus selain Ketua Umum ditetapkan melalui Rapat Formatur.

9. Pemenuhan quota 30% bagi perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya dikosongkan.

Pasal 80

Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Pengurus DPD dan DPC

1. Setiap PSP berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai calon Ketua DPD atau DPC SPN dengan syarat :*)

a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 77;

b. Setiap daerah kabupaten/kota berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPD yang dipilih melalui Rapat koordinasi cabang khusus (Rakorcabsus);*)

c. Setiap PSP/Basis berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPC yang dipilih melalui Rapat koordinasi Anggota khusus (rakortasus;*)

d. Daftar nama pencalonan Ketua DPD/DPC harus sudah diserahkan kepada Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDA/KONFERCAB dilaksanakan, yang selanjutnya untuk disahkan dalam KONFERDA/ KONFERCAB;

e. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua dan memenuhi, melaksanakan AD dan ART serta bersedia aktif penuh waktu;

f. Menyerahkan pas foto ukuraan pos card sebanyak 3 lembar.

2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua.

3. Para calon ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan konferda, konpercab diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.

4. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua.

5. Jika dalam penghitungan suara calon Ketua tunggal memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suara yang masuk maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam waktu selang 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu.

6. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh delegasi dalam Konferda/ Konfercab.

7. Ketua terpilih bertindak sebagai ketua formatur.

8. Setiap calon Ketua yang tidak terpilih menjadi Ketua tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat selain Ketua.

9. Pengurus selain Ketua ditetapkan melalui Rapat Formatur.

10. Pemenuhan quota 30% bagi perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya dikosongkan.

Pasal 81

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Serikat Pekerja /PSP/Basis

1. Setiap anggota SP berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai Ketua atau pengurus PSP/Basis dengan Syarat :

a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ART;

b. Untuk Calon Ketua Harus terlebih dahulu mendapat dukungan tertulis paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang terdaftar di SP/Basis dengan cara dicalonkan langsung oleh masing masing anggota melalui surat suara, melalui Formulir yang disediakan oleh Panitia;

c. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan mengenai kesanggupannya memenuhi dan melaksanakan AD/ART;

d. Menyerahkan pas foto ukuran pos card sebanyak 3 (tiga) lembar.

2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon Ketua.

3. Para calon Ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan konferta, diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.

4. pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon ketua.

5. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal memperoleh suara kurang dari separoh jumlah suara yang masuk maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam selang waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu.

6. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi dalam Konferta dengan disaksikan DPC SPN.

7. Ketua terpilih bertindak sebagai Ketua formatur.

8. Seorang calon Ketua yang tidak terpilih menjadi Ketua tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat selain Ketua.

9. Pengurus Serikat Pekerja selain Ketua ditentukan melalui Rapat Formatur dalam KONFERTA.

10. Pemenuhan quota 30% bagi perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya dikosongkan.

BAB XXVI

ATURAN MENGENAI JABATAN DAN HAK PIMPINAN

Pasal 82*)

Masa Bakti dan Pelantikan

1. Masa bakti suatu jabatan yang disandang oleh PSP, DPC, DPD, DPP*) baik melalui pemilihan atau penunjukan, mulai berlaku sejak pada tanggal dan bulan penetapan dan akan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama dalam suatu periode tertentu.

2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1), tidak dilakukan Konferta, Konfercab, Konferda dan Kongres, maka Perwakilan Anggota, PSP-PSP, DPC-DPC, dan DPD-DPD dapat melakukan rapat koordinasi khusus untuk membentuk kepemimpinan kolektif yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan Konferta, Konfercab, Konferda dan Kongres selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 83

Pengisian Lowongan Jabatan

1. Dalam hal ketua umum DPP SPN berhalangan tetap seperti : Mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari para ketua sampai habis masa waktunya.

2. Dalam hal Ketua PSP, DPC / DPD SPN berhalangan tetap seperti ; mangkat atau berhenti tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari wakil Ketua PSP/DPC/DPD sampai habis masa waktunya.

3. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS).

4. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Rapat PSP dengan Perwakilan Anggota, Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB), Rapat koordinasi Daerah (RAKORDA).

5. Dalam hal salah satu pengurus selain Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap seperti : mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya jika dipandang perlu dapat dilakukan penggantian yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus di perangkat Organisasi masing – masing.

Pasal 84

Hak dan Jaminan Bagi Pimpinan Organisasi

Pengurus SPN disegala tingkatan mempunyai hak dan jaminan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pengurus SPN berhak memperoleh jaminan perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

2. Bagi para pengurus SPN yang terkena tindakan PHK sepihak maka selama kasusnya belum terselesaikan biaya kehidupan sehari-harinya menjadi tanggungan organisasi.

3. Setiap pengurus SPN berhak menerima honorarium secara rutin, yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus perangkat Organisasi masing – masing.

4. Dalam melaksanakn tugasnya dan untuk memberikan jaminan kehidupan purna karya setiap pengurus SPN berhak menerima jaminan asuransi dari masing masing perangkat.

5. Semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugasnya ditanggung oleh perangkat organisasi yang menugaskannya.

6. Semua perangkat SPN di semua tingkatan mendapatkan penghargaan purnabakti setelah selesai masa baktinya.

BAB XXVII

WEWENANG DAN TUGAS BADAN EKSEKUTIF

Pasal 85

Wewenang dan Tugas DPP

1. a. Menjalankan program-program kerja secara Nasional;

b .Melakukan analisis dan komunikasi*) atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;

c. Melakukan kerjasama nasional dan internasional yang berkaitandengan hubungan kerja yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;

d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia secara Nasional;

e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang sudah sampai penangannya telah sampai di tingkat nasional;

f. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan secara nasional dan juga kondisi perburuhan-perburuhan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.

g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPD*)

h. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPD dan DPP *)

2. Peraturan Organisasi tersebut diatas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 86

Wewenang dan Tugas DPD

1. a. Menjalankan program-program kerja ditingkat Daerah;

b. Melakukan analisis dan komunikasi*) atas kebijakan-kebijakan pemerintah Daerah yang berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;

c. Melakukan kerjasama ditingkat Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;

d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia secara ditingkat Daerah;

e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah sampai di tingkat Daerah;

f. Melakukan riset-tiset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan ditingkat Daerah dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.

g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPC*)

h. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPC*)

2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.*)

Pasal 87

Wewenang dan Tugas DPC

1. a. Menjalankan program-program kerja ditingkat Cabang;

b. Melakukan analisa dan komunikasi*) atas kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten atau Kota dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;

c. Melakukan kerjasama ditingkat Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;

d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan indonesia secara ditingkat Kabupaten atau Kota;

e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah sampai di tingkat Kabupaten atau Kota;

f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat Kabupaten atau Kota khususnya di perusahaan-perusahaan multi nasional.

g. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota*)

h. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus PSP*)

i. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus PSP*)

j. Memberikan sanksi kepada PSP atas rekomendasi DPD dan/atau DPP*)

2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.*)

Pasal 88

Wewenang dan Tugas PSP

1. a. Menjalankan program-program kerja ditingkat Unit Kerja;

b. Melakukan analisis kebijakan-kebijakan Perusahaan khususnya yang berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;

c. Membuat dan merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

d. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya ditingkat Unit sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada perangkat DPC;

e. Melakukan pendidikan kepada PA dan Anggota di tingkat Unit;

f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan ditingkat Unit Kerjanya dan menyampaikannya kepada DPC.

g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik Perwakilan Anggota*)

2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.*)

BAB XXVIII

KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN

Pasal 89

Penggunaan Dan Pendistribusian Uang Pangkal

1. Uang pangkal digunakan untuk keperluan :

a. Pembuatan KTA;

b. Pembuatan kop surat dan stempel serikat pekerja;

c. Pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan, kesekretariatan, administrasi, pembukuan keuangan.

2. Pendistribusian uang pangkal diatur sebagi berikut :

a. 70 % untuk PSP setempat;

b. 30 % DPC atau DPD bila disuatu wilayah belum /tidak ada DPC SPN.

Pasal 90

Pendistribusian Iuran Anggota

1. Iuran anggota didistribusikan melalui rekening bank masing masing perangkat organisasi dengan perincian sebagai berikut :

Perangkat Organisasi Presentasi

a. PSP 50 % dari jumlah penerimaan

b. DPC 30 % dari jumlah penerimaan

c. DPD 10 % dari jumlah penerimaan

d. DPP 10 % dari jumlah penerimaan

2. Dalam hal disuatu daerah belum / tidak ada DPD tapi telah ada DPC maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :

Perangkat organisasi Presentasi

a. PSP 50 % dari jumlah penerimaan

b. DPC 40 % dari jumlah penerimaan

c. DPP 10 % dari jumlah penerimaan

3. Dalam hal disuatu daerah belum / tidak ada DPC tetapi telah ada DPD maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :

Perangkat organisasi Presentasi

a. PSP 50 % dari jumlah penerimaan

b. DPD 40 % dari jumlah penerimaan

c. DPP 10 % dari jumlah penerimaan

4. Pendistribusian iuran anggota kepada rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus sudah dilaksanakan paling lambat sepuluh hari sejak tanggal pemungutan.

5. Foto copy tanda bukti transfer bank , harus sudah dikumpulkan kepada DPC , DPD dan DPP selambat lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman uang.

6. Pendistribusian uang iuran anggota/chek off system (COS) dilakukan oleh PSP/Basis kepada DPC, DPD dan DPP melalui Bank.

7. Untuk pendistribusian iuran anggota kepada afiliasi di tingkat nasional dan internasional adalah menjadi kewajiban DPP-SPN.

Pasal 91

Pengajuan Pemotongan Upah Untuk Iuran Anggota Melalui Pengusaha

1. Setiap Pimpinan Serikat Pekerja Nasional tingkat perusahaan/Basis berhak mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengusaha untuk melakukan pemungutan iuran bulanan anggota.

2. Permohonan pengajuan pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan :

a. Foto Copy surat Pencatatan dari Disnaker setempat;

b. Foto copy AD/ART SPN;

c. Daftar nama anggota Serikat Pekerja Nasional;

d. Surat kuasa anggota secara kolektif maupun perseorangan;

e. Alamat dan no. rekening central SPN.

3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditembuskan kepada perangkat organisasi (DPC, DPD dan DPP-SPN).

4. Setiap anggota dapat menarik kembali surat kuasa atas kehendaknya sendiri dengan ketentuan penarikan tersebut harus disampaikan kepada serikat pekerja / PSP dan pengusaha 3 bulan sebelumnya.

5. Anggota yang karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan hubungan kerja diperusahaan dimana dia bekerja maka kuasa atas pemotongan upah untuk iuran gugur dengan sendirinya terhitung tanggal putusnya hubungan kerja.

6. Dengan ditariknya surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 maka secara otomatis gugur pula hak dan kewajibannya sebagai anggota SPN.

Pasal 92

Rekening Bank

1. Untuk ketertiban Lalu lintas penerimaan dan pengeluaran uang organisasi serta guna memudahkan dalam pengawasannya maka PSP, DPC, DPD dan DPP SPN wajib membuka rekening pada Bank BRI.

2. Nama, alamat dan nomor rekening yang telah dimilki oleh setiap perangkat SPN harus diberitahukan kepada seluruh perangkat diatas dan dibawahnya.

Pasal 93

Pengambilan Uang dari Bank

Pengambilan uang dari bank oleh PSP dan perangkat SPN dilakukan dengan cheque yang ditandatangani oleh 2 dari 3 orang pengurus yang ditunjuk atau diberi kuasa.

Pasal 94

Laporan Penarikan Iuran Anggota

1. Setiap PSP wajib melaporkan hasil pemungutan iuran anggota kepada DPC, DPD dan DPP SPN paling lambat setiap 3 bulan sekali.

2. Setiap DPC, DPD SPN wajib membuat laporan tentang serikat pekerja yang sudah dan atau belum melaksanakan pemungutan dan pendistribusian iuran anggota paling lambat setiap 3 bulan sekali.

Pasal 95

Penggunaan Iuran Anggota

1. Uang iuran anggota digunakan untuk

a. Biaya rutin (sewa kantor, peralatan kantor, iuran afiliasi, staff, pengurus);

b. Biaya perlengkapan kantor;

c. Biaya operasional (pendidikan , pembelaan, gerakan perempuan, aksi, sosek, publikasi, rapat);

d. Biaya mengikuti sidang-sidang.

2. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam Rakerta, Rakercab, Rakerda dan Rakernas.

3. Biaya Konferta, Konfercab, Konferda dan Kongres ditanggung oleh peserta dan delegasi.

Pasal 96

Pembukuan Keuangan

Setiap perangkat organisasi SPN (PSP, DPC, DPD dan DPP) wajib melaksanakan system pembukuan keuangan organisasi yang terbuka/transparan.

BAB XXIX

SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI

Pasal 97

Sanksi Pendistribusian Iuran Anggota

1. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai AD/ART, maka kepada pengurus PSP/Basis dikenakan sanksi berupa tegoran.

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka kepada pengurus PSP/Basis dilakukan pemanggilan.

3. Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka pengurus PSP/Basis dipanggil paksa. Dan apabila sudah mencapai 5 (lima) Bulan selanjutnya Pengurus PSP/Basis dibekukan dan diambil alih oleh DPC/DPD SPN (apabila disuatu daerah belum ada DPC SPN).

4. Dalam waktu 2 (dua) bulan, DPC/DPD SPN harus sudah membentuk kepengurusan PSP baru.

5. Dalam kurun waktu sebelum terbentuknya kepengurusan yang baru, maka DPC/DPD dapat menunjuk Pelaksana Tugas Harian Organisasi (PTHO) sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.

Pasal 98

Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus SPN di semua tingkatan yang melakukan tindakan Indisipliner dalam bentuk :

a. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;

b. Skorshing;

c. Pemecatan sementara;

d. Pemecatan selamanya.

2. Surat Peringatan I, II dan III tidak harus diberikan secara berurutan tergantung besar kecilnya kesalahan berdasarkan keputusan organisasi.

3. Skorsing, pemecatan sementara dan pemecatan selamanya yang diberikan berdasarkan keputusan organisasi.

Pasal 99

Pembekuan Kepengurusan

Dalam keadaan darurat dan atau luar biasa Sidang Majelis Nasional atas laporan perangkat SPN berwenang melakukan pembekuan dan memerintahkan perangkat setempat mengangkat kepengurusan sementara perangkat di bawahnya sampai dengan terbentuknya kembali secara definitif.

Pasal 100

Berhenti Sebagai Pengurus

Setiap pejabat SPN di segala tingkatan secara otomatis dinyatakan berhenti karena :

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut;

d. Terbukti terpilih sebagai pengurus dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 77 ART.

Pasal 101

Pembelaan Diri dan Banding

1. Pembelaan diri setiap anggota atau pengurus SPN di semua tingkatan atas pemecatan sementara atau pemecatan selamanya dilakukan dalam Majelis Nasional/Rakoorda/Rakoorcab/Rakoorta.

2. Dalam pembelaan diri atas sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 98, dapat mengajukan banding kepada perangkat satu tingkat diatasnya dengan bukti dan saksi untuk melengkapi bandingnya tersebut.

3. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah keputusan organisasi diterima oleh yang bersangkutan.

BAB XXX

PERUBAHAN KHUSUS

Pasal 102

Perubahan khusus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. AD/ART dapat diubah berdasarkan Resolusi tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PSP/Basis.

2. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Kongres Khusus.

3. Kongres khusus sebagaimana dimaksud ayat 2, harus dihadiri oleh sekurang kurang nya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPC dan DPD SPN.

4. Kongres Khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN.

Pasal 103

Pembubaran Organisasi

1. Serikat Pekerja hanya dapat dibubarkan jika dikehendaki oleh seluruh anggota atau dinyatakan dengan keputusan pengadilan.

2. Pembubaran SPN dilakukan di dalam kongres khusus.

3. DPP dalam waktu satu bulan harus sudah memberitahukan kepada DPD, DPC, PSP/Basis mengenai pelaksanaan Kongres Khusus.

4. Dalam hal SPN dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan atau lembaga sosial di Indonesia.

Pasal 104

Peraturan Peralihan

1. Dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka seluruh perangkat Organisasi SP menyesuaikan diri.

2. Dengan ditetapkan AD/ART ini maka AD/ART yang disahkan pada tanggal 6 Juni 2003 dan semua Peraturan Organisasi yang bertentangan dengan AD/ART ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 8 Januari 2009.

BAB XXXI

PENUTUP

Pasal 105

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

2. AD/ART ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2009, beserta perubahan berdasarkan hasil sidang Majelis Nasional (MAJENAS) I SPN, tanggal 11 Februari 2010.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA NASIONAL

H. BAMBANG WIRAHYASA, SE P.KAREL SAHETAPY
KETUA UMUM SEKRETARIS UMUM

ORGANISASI DPD SPN JATENG

NO.REK :

Entri Populer

Rabu, 01 Desember 2010

AGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA NASIONAL

Pengertian Umum

N a m a

Tidak ada komentar:

Posting Komentar